Monthly Archives: November 2007

OPINI

Standar

Robby H Abror ‘02

Sumber: Suara Karya, 13 Nopember 2007

MERETAS JALAN PRIBUMISASI
Oleh: Robby H. Abror


Fenomena fundamentalisme atau puritanisme dalam sejarahnya pernah berakar di jantung setiap gerakan keagamaan. Secara historis, paham atau gerakan keagamaan ini kerap mempertontonkan agresivitas dengan pendekatan anarkis atau setidaknya bersikap pasif-eksklusif. Dalam Islam Indonesia, faktanya bisa dilihat dari geliat berbagai aktivitas keagamaan yang kental menyuarakan pentingnya penegakan syariat Islam, khilafah, jihad dan sealiran dengan gerakan Ikhwanul Muslimin.

Dalam faktanya, gerakan ini berkembang pesat di berbagai lingkup keagamaan baik yang berbasis di kampung dan apalagi di kampus. Gelombang pergerakan aktivitas ini merasuk ke dalam lini-lini kegiatan kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Dalam praktiknya, gaya khas militansi mereka tak habis-habisnya mendorong mereka untuk merangkul anggotanya dari para pemuka agama setempat atau sivitas akademika kampus dalam berbagai lingkup yang lebih luas. Gerakan ini berjalan lebih baik terutama dalam lingkungan yang pemahaman agamanya masih terbilang baru (baca: belum mapan) dan dari disiplin ilmu eksakta atau non-agama.

Melihat dari dekat gaya mereka itu menyembulkan kesimpulan yang pasti bahwa sesungguhnya tindakan mereka bermotif politik. Pendekatan mereka dipakai sebagai alat legitimasi dan justifikasi untuk sarana belajar keagamaan, sekaligus membesarkan pengaruh dan penganut paham keagamaan yang mereka bawa atau partai politik Islam tertentu. Aktivitas keagamaan model begitu, pada praktiknya, sering ditunggangi oleh kepentingan politik terselubung, di antaranya dengan agenda-agenda keagamaan yang sengaja dibangun untuk merekrut massa sebanyak-banyaknya. Politisisasi agama atau dakwah inilah yang kerap memicu disharmoni dalam lingkungan masyarakat Islam sendiri. Fakta ini jelas mempertegas pemahaman epistemologis bahwa Islam sesungguhnya adalah keyakinan agama, bukannya ideologi politik. Islam sebagai keimanan dan ajaran-ajarannya seharusnya menjadi sumber etika manusia. Sayangnya, seperti kata Bassam Tibi dalam The Challenge of Fundamentalism (1998), pembacaan ini bukan khas cara kaum fundamentalis melihat Islam. Fundamentalisme, apa pun garis perjuangannya, bukan ekspresi dari kebangkitan agama, melainkan refleksi ideologi semu yang berasal dari agama untuk memperbaiki dunia, sehingga pasti bertujuan politik. Lantas bagaimana caranya agar keyakinan kita terbebas dari kepentingan politik praktis yang sempit sekaligus dapat hidup bernegara dan bermasyarakat secara Islami? Sudah barang tentu kita perlu belajar menegosiasikan antara syariat Islam dengan negara secara terbuka. Keimanan kita yang terbimbing melalui konsep syariah dan hukum Islam, dalam praktiknya, kerap berbenturan dengan negara. Transformasi sosial sikap umat Islam terhadap hubungan antara Islam, syariah, dan negara melibatkan tindakan negara melalui kebijakan pemerintahan dan pembaruan hukum secara konstitusional. Sehingga dapat dipastikan bahwa terjadinya ketegangan perspektif akan selalu mewarnai perilaku dan reproduksi makna bernegara kita. Karenanya, sikap-sikap fundamental yang diambil oleh sebagian umat yang mengatasnamakan syariah tak luput dari kebisingan sekularisme, yakni pemisahan Islam dan negara. Keteguhan akidah terhadap prinsip syariah seharusnya bersifat produktif, apalagi kala harus berhadapan dengan negara sekular. Sikap eksklusif justru akan menimbulkan perasaan paling benar sendiri dan akibatnya meniadakan ruang negosiasi dengan negara. Pada tataran ini dibutuhkan kearifan dan pemahaman yang lebih aktual dan mendalam untuk menerjemahkan konsep-konsep syariah Islam dalam implementasi politik atau negara. Kebijakan publik yang melibatkan unsur-unsur kebudayaan dan kemajemukan sudah barang tentu akan menguji konsep syariat Islam di benua sekularisme. Pemisahan Islam dan negara bukan berarti tidak memberikan peran pada Islam dalam kebijakan publik, perundang-undangan, atau kehidupan publik secara umum. Namun, peran itu harus didukung oleh nalar publik dan harus tunduk kepada perisai-perisai konstitusional serta perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). Jadi, sebagaimana ditegaskan oleh Abdullahi Ahmed An-Na’im (2007), bahwa syariat Islam sesungguhnya memiliki masa depan yang paling penting dalam masyarakat dan komunitas Islam karena peran fundamentalnya dalam sosialisasi kemasyarakatan, penghormatan terhadap pranata-pranata dan hubungan-hubungan sosial, serta pembentukan, pengembangan dan penerjemahan nilai-nilai dasar tersebut dalam perundang-undangan umum serta kebijakan publik melalui proses politik yang demokratis. Syariah Islam akan menjadi sebuah sistem normatif di masa depan, jika dibuat dan diselenggarakan dengan jalan menegosiasikan dirinya dengan negara, bukan malah dijadikan dalih kesucian kelompok tertentu yang mengaku, meminjam istilahnya Khaled Abou El-Fadl (2003), paling mewakili Tuhan. Karenanya, kaum moderat Islam dan gerakan fundamentalis setidaknya mesti mencamkan pentingnya kemampuan bernegosiasi atau berkarakter organik, yakni melekatkan diri menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Lebih menjaga etika pribumisasi daripada Arabisasi. Berkomitmen untuk membangun cara pandang lokalitas yang tidak diskriminatif, lebih egaliter, demokratik, antirasis, dan antieksploitasi kapitalisme global yang destruktif. Etika pribumisasi bisa menjadi jembatan komunikasi yang bebas hambatan yang dapat menyapa realitas sosial Islam di Indonesia yang majemuk yang selama ini terbungkam oleh hegemoni wacana puritanisme yang cenderung eksklusif dan ter-Arab-kan. Pribumisasi pada praktiknya justru diharapkan dapat menjawab problem keumatan dengan cara pandang yang khas Indonesia. Pribumisasi mengandaikan negosiasi (syariat dan negara, agama dan budaya) dengan tetap berlandaskan pada tauhid, sehingga jelas-jelas menjadi bagian dari komitmen religiusitas kita untuk melakukan perubahan yang lebih realistis dan mendasar atas realitas sosial umat Islam agar menjadi lebih tercerahkan dan berkeadaban. Dengan membumikan konsep syariah ke dalam realitas sosial berarti telah membuka ruang publik yang jauh dari dominasi sepihak dan kemudian menegosiasikannya dengan penuh kesadaran bahwa syariat Islam dan negara dapat terjalin dalam harmoni tanpa anarkisme dan apalagi konflik.***

Iklan