Monthly Archives: September 2011

MENGKRITISI POLITISASI PENETAPAN 1 SYAWWAL 1432 H

Standar

Sumber: Suara Muhammadiyah No.19 Edisi 1-15 Oktober 2011

Rubrik Sohifah

Mengkritisi Politisasi Penetapan 1 Syawwal

Oleh Robby H. Abror

Keputusan Sidang Itsbat Pemerintah RI yang menetapkan 1 Syawwal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011 berbeda dengan Muhammadiyah yang memutuskan jauh hari sebelumnya untuk berlebaran pada Selasa, 30 Agustus 2011. Keputusan Pemerintah RI melalui Menteri Agama, Suryadharma Ali, disinyalir telah terjebak pada aroma politisasi. Pemerintah terlalu dalam ikut campur dalam wilayah keagamaan. Menurut Prof Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pemerintah RI telah bersikap inkonstitusional karena telah melanggar UUD 1945 Pasal 29.

Sidang Itsbat hanya memberi kesempatan dan menjustifikasi kepentingan Pemerintah. Ada laporan sudah melihat hilal tetapi ditolak. Pendapat tersebut dilontarkan Prof Din (30/8) yang menilai bahwa pemerintah lebih memihak pada suatu ormas Islam tertentu daripada Muhammadiyah. Dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1432 H, suara Muhammadiyah sama sekali tidak didengar. tidak mencerminkan sikap netral karena tidak mengakomodir perhitungan dengan menggunakan metode hisab seperti yang dilakukan Muhammadiyah. Padahal hampir seluruh Negara Islam di dunia menggunakan perhitungan semacam ini. Sebaiknya, Pemerintah tidak ikut menetapkan Idul Fitri, melainkan hanya menetapkan hari liburnya saja.

Sidang Itsbat Pemerintah RI itu ternyata ditertawakan dunia, dalam hal ini Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), karena dianggap nyleneh sendiri telah memutuskan untuk melaksanakan Idul Fitri pada hari Rabu (31/8) dan menyelisihi keputusan negara-negara Arab yang berlebaran hari Selasa, 30 Agustus 2011 sebagaimana keputusan Muhammadiyah, seperti disampaikan oleh Dr. Djoko Susilo (30/8), Duta Besar RI untuk Switzerland dan Liechtenstein.

Faktanya, hampir semua negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah menggelar shalat Idul Fitri pada hari Selasa (30/8). Agar diperoleh keputusan yang lebih akurat, mereka menggunakan metode hisab dan diperkuat dengan rukyatul hilal dalam memutuskan 1 Syawwal. Djoko, mantan anggota DPR RI dari PAN itu, mengingatkan bahwa persoalan mengintip hilal seharusnya menggunakan teknologi. Selaras dengan apa yang ditegaskan Prof Din, Djoko berharap bahwa di masa depan Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) bersikap netral dalam penentuan 1 Syawwal. Posisi pemerintah idealnya sebagai fasilitator saja, tidak perlu campur tangan, dan apalagi memberikan stempel berupa keputusan. Keputusan tentang 1 Syawwal sebainya diurus MUI dan ormas-ormas Islam saja tanpa intervensi birokrat.

Kontroversi

Seperti telah banyak diberitakan di media, bahwa ada beberapa kesaksian yang menyatakan telah melihat hilal pada Senin Sore (29/8), yakni tim rukyat Kemenag di Pantai Kartini, Jepara dan di Cakung, Jakarta Timur. Dengan kesaksian tersebut berarti pada hari Selasa (30/8) seharusnya sudah masuk 1 Syawwal. Hasil pantauan tim rukyat tersebut sangat sesuai dengan tim rukyat yang dilakukan di negara-negara Arab. Sebagaimana telah diketahui bahwa Arab Saudi memastikan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1432 H jatuh pada Selasa, (30/8).

Selain Arab Saudi, beberapa Negara yang telah mengumumkan 1 Syawwal jatuh pada Selasa (30/8) adalah Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Umat Islam di Indonesia yang berlebaran Selasa (30/8) adalah Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jama’ah Anshorut Tauhid, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jum’iyat An-Najat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pondok Pesantren Modern Gontor, dan sebagian warga Nahdlatul Ulama (NU) yang mengakui rukyat (PWNU DKI).

Sedangkan yang berlebaran pada Rabu (31/8) mengikuti keputusan pemerintah adalah  Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Ustadz Arifin Ilham, pengasuh jama’ah zikir nasional yang pernah sekolah TK Aisyiah dan SD Muhammadiyah di Banjarmasin ini, dalam wawancaranya dengan Tv One, menyatakan ikut ulil amri, pemerintah. Alasan yang sama juga banyak digunakan oleh mereka yang berlebaran pada Rabu (31/8).

Kontroversi benar-benar terjadi, keputusan 1 Syawwal pada Selasa membuat Muhammadiyah seolah-olah sendirian menghadapi keputusan berbeda yang diambil oleh Pemerintah bersama ormas lain dalam Sidang Itsbat. Bahkan perhitungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyebutkan bakal muncul dua versi perayaan 1 Syawwal 1432 H pada tahun ini.

Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawwal 1432 H pada Selasa (30/8) berdasarkan konsep wujudul hilal atau hisab (perhitungan). Sedangkan NU mengikuti kebijakan pemerintah berlebaran pada Rabu (31/8). Lapan memprediksi mekanisme imkanu rukyah (visibilitas hilal) yang dilakukan dalam Sidang Itsbat Senin (29/8) tidak akan melihat hilal, sehingga puasa Ramadan digenapkan 30 hari. Prof Thomas Djamaluddin, peneliti senior LAPAN mengatakan (26/8) bahwa pihaknya memprediksi jika tinggi hilal pada 29 Agustus kurang dari 2 derajat, bahkan menurutnya di beberapa kawasan di Indonesia, tinggi hilal lebih rendah lagi, sehingga mustahil terlihat saat Sidang Itsbat tersebut.

Thomas bahkan berani menyalahkan pihak-pihak yang mengaku telah melihat hilal, berdasarkan pengalamannya bahwa tinggi hilal yang bisa terlihat itu rata-rata 4 derajat ke atas, sesuatu yang bakal dijadikan dasar untuk mematenkan opsinya. Ia bahkan meminta agar metode hisab yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriah diubah karena sudah usang.

Pernyataannya tidak hanya menyakiti warga Muhammadiyah, tetapi juga umat Islam lain yang berlebaran berbeda dengan pemerintah. Apalagi, faktanya bahwa hampir 50 negara berlebaran Selasa (30/8), hanya 4 negara yang Rabu (31/8). Saleh P. Daulay, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah yang menjadi imam di Swiss khawatir wibawa dan kredibilitas pemerintah rusak karena telah “menyewa” Thomas sebagai konsultan dalam Sidang Itsbat itu.

Pendapat Prof Thomas terasa sepihak, dangkal dan tidak mencerminkan dialog terbuka demi obyektivitas ilmu pengetahuan yang netral. Seharusnya dia berdiskusi dengan para astronom dunia yang mayoritas telah memutuskan 1 Syawwal pada hari Selasa (30/8) agar tidak arogan dan merasa paling benar.

Bersikap Kritis

Pada Senin (12/9) malam bulan pernama mencapai puncaknya. Jika dihitung mundur 15 hari ke belakang, maka Senin, 29 Agustus 2011 mestinya sudah memasuki 1 Syawwal, dan itu berarti pada Selasa (30/8) sudah harus berlebaran. Demikian penjelasan dari Mustofa B.N., pengamat Indonesian Crime Analyst Forum, lewat rilisnya di blogger Kompasiana sebagaimana juga diberitakan di beberapa stasiun televisi nasional pada Senin (12/9) malam.

Pengamatannya atas bulan purnama ini menurutnya dapat dijadikan patokan untuk menemukan 1 Syawwal. Alasannya, purnama pasti terjadi pada pertengahan bulan atau tanggal 15 setiap bulannya.  Karena purnama terjadi hari Senin, 12 September 2011, maka otomatis 15 hari yang lalu adalah tanggal 1 Syawal, yaitu pada 29 Agustus 2011 sore, karena permulaan kalender Hijriyah selalu dimulai sore hari. Tetapi karena kalender Masehi dimulai pada pagi hari, maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan pada pagi harinya, sedangkan malam harinya untuk bertakbiran.

Melalui pengamatan tersebut seharusnya PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tadjidnya bersikap cepat dengan mengambil peran untuk memberikan pembelajaran moral bagi pemerintah dan bangsa ini tentang fakta tersebut sekaligus memberikan kritik yang baik buat pemerintah agar tidak lagi mempolitisir ranah agama demi kepentingan ormas Islam tertentu.

K.H. Salahuddin Wahid (10/9), salah seorang tokoh NU, bahkan tidak segan-segan mengkritisi pemerintah tentang lambatnya pengumuman penentuan 1 Syawwal yakni sekitar pukul 20.30 WIB, yang berarti pukul 22.30 di Papua. Menurutnya, kalau para ahli astronomi dan para ulama yakin bahwa hilal tidak mungkin terlihat pada 29/8, tanpa menunggu hasil ikhtiar melihat hilal pun, sudah bisa diumumkan bahwa 1 Syawwal jatuh pada Rabu (31/8). Ia meminta pemerintah melalui ahli astronomi untuk mengonfirmasi jika ada pihak-pihak yang memang telah melihat hilal agar diakui kesaksiannya sebagai kebenaran dan menyarankan untuk mengkaji pertimbangan tentang mengapa pihak Malaysia, Brunei, Singapura dan negara-negara di Timur Tengah dan Eropa yang memutuskan 1 Syawal sama dengan Muhammadiyah yakni pada Selasa (30/8).

Perbedaan penentuan 1 Syawwal sebenarnya adalah hal biasa, tetapi maknanya jadi lain ketika pemerintah terlalu ikut campur serta bersikap otoriter dan sepihak dalam keputusan tersebut. Menyadari akan kenyataan itu, Muhammadiyah seharusnya cepat mengambil inisiatif dan tindakan konkret yakni memasyarakatkan pentingnya diklat ilmu hisab atau meredesain kurikulum di pesantren dan sekolah-sekolahnya untuk memasukkan pelajaran tentang hisab sejak dini. Dengan demikian akan terbentuk akar pengetahuan dan ideologi yang kuat, sebagai usaha yang terus-menerus untuk dapat melahirkan para ahli di bidang hisab atau pun falak di kalangan Muhammadiyah.

*) Dosen dan Kepala Laboratorium Filsafat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Iklan