Category Archives: Agama

JIHAD MELAWAN PROYEK

Standar

Sumber: Kolom MUTIARA RAMADAN, Bernas Jogja, Kamis, 11 Juli 2013, p. 1 & 6. (http://www.bernasjogja.co/index.php?content=news&cat=2596)

JIHAD MELAWAN PROYEK

Oleh: Robby H. Abror

            Tidak ada yang salah dengan kata proyek. Orang dapat memahaminya sebagai usaha bersama untuk tujuan dan waktu tertentu. Dalam membangun mimpi-mimpi besar, istilah proyek kadangkala inheren di dalamnya. Proyek pembangunan mal, jembatan, stadion, pendidikan, masjid, dan sebagainya. Semuanya terdengar wajar, bukan? Sebagai bahasa yang wajar, istilah proyek dapat digunakan dalam kerangka pemikiran apapun tergantung niatnya.

Niat setiap orang menentukan apakah langkahnya selaras dengan jalan agama atau tidak. Belakangan mata awam terbelalak dengan manusia-manusia proyek yang tersandung masalah. Mereka terdiri dari orang-orang yang tampak baik-baik saja, bahkan pada diri mereka melekat amanah yang berat. Mereka bisa saja sebagai pejabat, aktivis atau pemimpin partai, atau pun orang biasa yang menerima dana aliran gaib. Mereka terjebak dalam proyek ambisius demi kepentingan pribadi ataupun kelompok mereka.

Proyek yang awalnya merupakan usaha biasa, pada praktiknya, mengalami penyimpangan makna. Manusia-manusia proyek yang berwatak tauhid tiba-tiba hanyut dalam nafsu duniawi yang menyeret mereka ke dalam lingkaran setan. Mungkinkah orang-orang yang mengaku beriman, para penganut keyakinan agama monoteis, dapat terlibat dalam masalah itu? Kalau bahasa agama menyebut iman itu dapat naik dan turun, maka pertanyaan tersebut dapat dipahami, tetapi tidak dapat dibenarkan.

Memahami ungkapan “ustadz juga manusia” misalnya, dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap tindakan yang tidak patut, mewajarkan kesalahan sebagai bagian dari sifat manusia. Justru karena ia manusia, maka seharusnya didudukkan sama dan adil dengan yang lain di muka hukum.

Penyimpangan proyek dapat meredupkan cahaya iman. Karenanya, manusia-manusia tauhid hendaknya membentengi iman mereka dengan kejujuran dan kesadaran kritis. Saatnya berjihad melawan berbagai penyimpangan proyek. Berani mengatakan tidak pada penyimpangan dana proyek, menolak iming-iming yang dapat meruntuhkan kehidupan dan nama baik keluarga, serta menghindarkan diri dari setiap tindakan yang memalukan yang dapat menggerogoti integritas dan harga diri setiap manusia tauhid.

* Sekretaris Jurusan Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

AGAMA JANGAN SAMPAI TERINDUSTRIALISASI

Standar

Sumber: Kedaulatan Rakyat, Jumat, 3 Mei 2013, p. 13.

AGAMA JANGAN SAMPAI TERINDUSTRIALISASI

YOGYA (KR). Agama seharusnya menjadi lentera dan pedoman bagi hidup manusia, namun kerap agama terindustrialisasi secara teknis dan organis sehingga melahirkan kebencian dan teror. Perdamaian akan muncul jika agama disajikan dalam bingkai keadilan.

Demikian antara lain yang mengemuka dari Seminar launching buku ‘Agama dan Perdamaian: Dari Potensi menuju Aksi’ yang diprakarsai Lembaga Lisafa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta di Gedung Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Rabu (1/5). Seminar menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Robby H Abror, Subhani Kusuma Dewi dan Ngatiyar.

Robby H Abror yang juga Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat menyatakan, agama jangan menjadi industri bagi lahirnya mesin-mesin kebencian dan teror, tetapi justru memproduksi jalan kepatuhan yang menubuh dalam iman yang sadar akan betapa berbahayanya arti kebencian dan pembangkangan atas nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan Subhani Kusuma Dewi menyatakan, prasangka, kekerasan, mementingkan kepentingan sektarian dan kelompok, etnisitas di tingkat lokal dan nasional kini sedang marak terjadi di negeri ini. Karena itu, umat Islam Indonesia perlu mempelajari sejarah, budaya, dan kekayaan kearifan lokal yang ada di sekitar mereka demi mewujudkan spirit perdamaian. (*-5)-g.

920069_10200619434901829_1859480426_o

MENGKRITISI POLITISASI PENETAPAN 1 SYAWWAL 1432 H

Standar

Sumber: Suara Muhammadiyah No.19 Edisi 1-15 Oktober 2011

Rubrik Sohifah

Mengkritisi Politisasi Penetapan 1 Syawwal

Oleh Robby H. Abror

Keputusan Sidang Itsbat Pemerintah RI yang menetapkan 1 Syawwal 1432 H jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011 berbeda dengan Muhammadiyah yang memutuskan jauh hari sebelumnya untuk berlebaran pada Selasa, 30 Agustus 2011. Keputusan Pemerintah RI melalui Menteri Agama, Suryadharma Ali, disinyalir telah terjebak pada aroma politisasi. Pemerintah terlalu dalam ikut campur dalam wilayah keagamaan. Menurut Prof Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pemerintah RI telah bersikap inkonstitusional karena telah melanggar UUD 1945 Pasal 29.

Sidang Itsbat hanya memberi kesempatan dan menjustifikasi kepentingan Pemerintah. Ada laporan sudah melihat hilal tetapi ditolak. Pendapat tersebut dilontarkan Prof Din (30/8) yang menilai bahwa pemerintah lebih memihak pada suatu ormas Islam tertentu daripada Muhammadiyah. Dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1432 H, suara Muhammadiyah sama sekali tidak didengar. tidak mencerminkan sikap netral karena tidak mengakomodir perhitungan dengan menggunakan metode hisab seperti yang dilakukan Muhammadiyah. Padahal hampir seluruh Negara Islam di dunia menggunakan perhitungan semacam ini. Sebaiknya, Pemerintah tidak ikut menetapkan Idul Fitri, melainkan hanya menetapkan hari liburnya saja.

Sidang Itsbat Pemerintah RI itu ternyata ditertawakan dunia, dalam hal ini Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), karena dianggap nyleneh sendiri telah memutuskan untuk melaksanakan Idul Fitri pada hari Rabu (31/8) dan menyelisihi keputusan negara-negara Arab yang berlebaran hari Selasa, 30 Agustus 2011 sebagaimana keputusan Muhammadiyah, seperti disampaikan oleh Dr. Djoko Susilo (30/8), Duta Besar RI untuk Switzerland dan Liechtenstein.

Faktanya, hampir semua negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah menggelar shalat Idul Fitri pada hari Selasa (30/8). Agar diperoleh keputusan yang lebih akurat, mereka menggunakan metode hisab dan diperkuat dengan rukyatul hilal dalam memutuskan 1 Syawwal. Djoko, mantan anggota DPR RI dari PAN itu, mengingatkan bahwa persoalan mengintip hilal seharusnya menggunakan teknologi. Selaras dengan apa yang ditegaskan Prof Din, Djoko berharap bahwa di masa depan Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) bersikap netral dalam penentuan 1 Syawwal. Posisi pemerintah idealnya sebagai fasilitator saja, tidak perlu campur tangan, dan apalagi memberikan stempel berupa keputusan. Keputusan tentang 1 Syawwal sebainya diurus MUI dan ormas-ormas Islam saja tanpa intervensi birokrat.

Kontroversi

Seperti telah banyak diberitakan di media, bahwa ada beberapa kesaksian yang menyatakan telah melihat hilal pada Senin Sore (29/8), yakni tim rukyat Kemenag di Pantai Kartini, Jepara dan di Cakung, Jakarta Timur. Dengan kesaksian tersebut berarti pada hari Selasa (30/8) seharusnya sudah masuk 1 Syawwal. Hasil pantauan tim rukyat tersebut sangat sesuai dengan tim rukyat yang dilakukan di negara-negara Arab. Sebagaimana telah diketahui bahwa Arab Saudi memastikan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1432 H jatuh pada Selasa, (30/8).

Selain Arab Saudi, beberapa Negara yang telah mengumumkan 1 Syawwal jatuh pada Selasa (30/8) adalah Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Umat Islam di Indonesia yang berlebaran Selasa (30/8) adalah Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Jama’ah Anshorut Tauhid, Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jum’iyat An-Najat, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Pondok Pesantren Modern Gontor, dan sebagian warga Nahdlatul Ulama (NU) yang mengakui rukyat (PWNU DKI).

Sedangkan yang berlebaran pada Rabu (31/8) mengikuti keputusan pemerintah adalah  Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Ustadz Arifin Ilham, pengasuh jama’ah zikir nasional yang pernah sekolah TK Aisyiah dan SD Muhammadiyah di Banjarmasin ini, dalam wawancaranya dengan Tv One, menyatakan ikut ulil amri, pemerintah. Alasan yang sama juga banyak digunakan oleh mereka yang berlebaran pada Rabu (31/8).

Kontroversi benar-benar terjadi, keputusan 1 Syawwal pada Selasa membuat Muhammadiyah seolah-olah sendirian menghadapi keputusan berbeda yang diambil oleh Pemerintah bersama ormas lain dalam Sidang Itsbat. Bahkan perhitungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyebutkan bakal muncul dua versi perayaan 1 Syawwal 1432 H pada tahun ini.

Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawwal 1432 H pada Selasa (30/8) berdasarkan konsep wujudul hilal atau hisab (perhitungan). Sedangkan NU mengikuti kebijakan pemerintah berlebaran pada Rabu (31/8). Lapan memprediksi mekanisme imkanu rukyah (visibilitas hilal) yang dilakukan dalam Sidang Itsbat Senin (29/8) tidak akan melihat hilal, sehingga puasa Ramadan digenapkan 30 hari. Prof Thomas Djamaluddin, peneliti senior LAPAN mengatakan (26/8) bahwa pihaknya memprediksi jika tinggi hilal pada 29 Agustus kurang dari 2 derajat, bahkan menurutnya di beberapa kawasan di Indonesia, tinggi hilal lebih rendah lagi, sehingga mustahil terlihat saat Sidang Itsbat tersebut.

Thomas bahkan berani menyalahkan pihak-pihak yang mengaku telah melihat hilal, berdasarkan pengalamannya bahwa tinggi hilal yang bisa terlihat itu rata-rata 4 derajat ke atas, sesuatu yang bakal dijadikan dasar untuk mematenkan opsinya. Ia bahkan meminta agar metode hisab yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Hijriah diubah karena sudah usang.

Pernyataannya tidak hanya menyakiti warga Muhammadiyah, tetapi juga umat Islam lain yang berlebaran berbeda dengan pemerintah. Apalagi, faktanya bahwa hampir 50 negara berlebaran Selasa (30/8), hanya 4 negara yang Rabu (31/8). Saleh P. Daulay, Ketum PP Pemuda Muhammadiyah yang menjadi imam di Swiss khawatir wibawa dan kredibilitas pemerintah rusak karena telah “menyewa” Thomas sebagai konsultan dalam Sidang Itsbat itu.

Pendapat Prof Thomas terasa sepihak, dangkal dan tidak mencerminkan dialog terbuka demi obyektivitas ilmu pengetahuan yang netral. Seharusnya dia berdiskusi dengan para astronom dunia yang mayoritas telah memutuskan 1 Syawwal pada hari Selasa (30/8) agar tidak arogan dan merasa paling benar.

Bersikap Kritis

Pada Senin (12/9) malam bulan pernama mencapai puncaknya. Jika dihitung mundur 15 hari ke belakang, maka Senin, 29 Agustus 2011 mestinya sudah memasuki 1 Syawwal, dan itu berarti pada Selasa (30/8) sudah harus berlebaran. Demikian penjelasan dari Mustofa B.N., pengamat Indonesian Crime Analyst Forum, lewat rilisnya di blogger Kompasiana sebagaimana juga diberitakan di beberapa stasiun televisi nasional pada Senin (12/9) malam.

Pengamatannya atas bulan purnama ini menurutnya dapat dijadikan patokan untuk menemukan 1 Syawwal. Alasannya, purnama pasti terjadi pada pertengahan bulan atau tanggal 15 setiap bulannya.  Karena purnama terjadi hari Senin, 12 September 2011, maka otomatis 15 hari yang lalu adalah tanggal 1 Syawal, yaitu pada 29 Agustus 2011 sore, karena permulaan kalender Hijriyah selalu dimulai sore hari. Tetapi karena kalender Masehi dimulai pada pagi hari, maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan pada pagi harinya, sedangkan malam harinya untuk bertakbiran.

Melalui pengamatan tersebut seharusnya PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tadjidnya bersikap cepat dengan mengambil peran untuk memberikan pembelajaran moral bagi pemerintah dan bangsa ini tentang fakta tersebut sekaligus memberikan kritik yang baik buat pemerintah agar tidak lagi mempolitisir ranah agama demi kepentingan ormas Islam tertentu.

K.H. Salahuddin Wahid (10/9), salah seorang tokoh NU, bahkan tidak segan-segan mengkritisi pemerintah tentang lambatnya pengumuman penentuan 1 Syawwal yakni sekitar pukul 20.30 WIB, yang berarti pukul 22.30 di Papua. Menurutnya, kalau para ahli astronomi dan para ulama yakin bahwa hilal tidak mungkin terlihat pada 29/8, tanpa menunggu hasil ikhtiar melihat hilal pun, sudah bisa diumumkan bahwa 1 Syawwal jatuh pada Rabu (31/8). Ia meminta pemerintah melalui ahli astronomi untuk mengonfirmasi jika ada pihak-pihak yang memang telah melihat hilal agar diakui kesaksiannya sebagai kebenaran dan menyarankan untuk mengkaji pertimbangan tentang mengapa pihak Malaysia, Brunei, Singapura dan negara-negara di Timur Tengah dan Eropa yang memutuskan 1 Syawal sama dengan Muhammadiyah yakni pada Selasa (30/8).

Perbedaan penentuan 1 Syawwal sebenarnya adalah hal biasa, tetapi maknanya jadi lain ketika pemerintah terlalu ikut campur serta bersikap otoriter dan sepihak dalam keputusan tersebut. Menyadari akan kenyataan itu, Muhammadiyah seharusnya cepat mengambil inisiatif dan tindakan konkret yakni memasyarakatkan pentingnya diklat ilmu hisab atau meredesain kurikulum di pesantren dan sekolah-sekolahnya untuk memasukkan pelajaran tentang hisab sejak dini. Dengan demikian akan terbentuk akar pengetahuan dan ideologi yang kuat, sebagai usaha yang terus-menerus untuk dapat melahirkan para ahli di bidang hisab atau pun falak di kalangan Muhammadiyah.

*) Dosen dan Kepala Laboratorium Filsafat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

PUASA DAN RAMADANTAINMENT

Standar

Sumber: http://wartakotalive.com/ramadanlive/detil/53755/Puasa%20dan%20Ramadan-tainment dan http://www.wartakota.co.id/detil/berita/53755/Puasa-dan-Ramadan-tainment

Rabu, 3 Agustus 2011

RUBRIK HIKMAH

PUASA DAN RAMADAN-TAINMENT

Oleh Robby H Abror

Puasa memberi pesan pengendalian diri, sebentuk usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasi syahwat dan serbuan godaan duniawi. Dalam usaha ini, dibutuhkan tidak saja niat baik tetapi juga kekuatan moral untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan ada di sekitar kita, atau bahkan diam-diam sedang bersembunyi di dalam diri kita sendiri.

Dalam bentuknya yang paling kecil, kemaksiatan itu dapat berupa kebohongan. Dalam rupa yang lebih luas dapat disebut pula korupsi dan juga berbagai kejahatan kemanusiaan sejenis. Kebohongan adalah pelecehan mental terhadap diri kita sendiri. Kebohongan tidak selalu dalam konteks kemunafikan—jika berbicara bohong—tetapi telah mengalami pergeseran maknanya. Dari aktivitas wicara kepada pasivitas individual.

Dalam diam seorang individu, kebohongan itu kerapkali melekat erat dalam dirinya. Kebohongan itu sejenis mekanisme pengingkaran yang terejawantah secara personal, dinikmati secara pribadi, dan tidak perlu orang lain tahu. Di sinilah bahayanya, kebohongan jenis ini dapat melenyapkan kesadaran kita akan pentingnya mawas diri dan tahu diri.

Satu contoh dapat disebutkan di sini. Murid dapat mendengar dengan seksama nasehat gurunya, dengan tanda anggukan. Itu berarti mengiyakan atau kode setuju atas suatu nasehat. Tetapi anggukan itu tidak selaras dengan isi hatinya. Anggukan itu tidak benar-benar merepresentasikan ketulusan, karena sudah dibelokkan kepada hanya sekadar sikap menyenangkan gurunya. Anggukan itu adalah kebohongan nyata dalam bentuk pasivitas individual.

Begitu pula dalam bulan suci ini, telah mengalami banyak pemiskinan makna, bentuk kebohongan lain yang jelas-jelas menyelinap di dalam kesadaran khalayak—umat Islam khususnya. Bulan puasa ini telah dimiskinkan maknanya menjadi “bulan berbelanja,” “bulan konsumsi,” “bulan komoditas”, dsb. Konten acara di berbagai stasiun televisi nasional membuktikan hal itu. Ramadan telah berubah menjadi pasar entertainment, parade hiburan yang mengobral gelak tawa, sihir iklan, dan penggerusan yang sungguh-sungguh terhadap kesadaran spiritual umat Islam.

Spiritualitas itu bahkan telah berhasil dibungkus sesuai kebutuhan atau segmen pasar. Media televisi tidak hanya menghibur tetapi dalam faktanya juga melakukan pemiskinan makna spiritualitas. Khalayak—penonton televisi—disekap dalam apa yang disebut komodifikasi agama. Agama ditata dan ditaklukkan dalam sebuah bisnis hiburan, dalam apa yang disebut Ramadan-tainment, neologisme atau istilah/kata baru yang seringkali dipergunakan dalam komunitas atau konteks tertentu.

Ramadan-tainment lebih tepat disebut pesta religiusitas yang reduksionistik dan berkepentingan bagi pemodal untuk memelintir program-program religinya—ceramah/dialog agama, drama/sinetron religi, gaya religiusitas para selebritas dalam infotainment, komedi, iklan bernuansa religi, dsb. Hiburan tetapi sekaligus sarat anasir pembodohan. Pendek kata, mengemas kebodohan dalam tontonan lelucon.

Khalayak memang butuh hiburan, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab moral dari media televisi sendiri untuk tidak melulu terjebak pada rating tayangan, melainkan kesungguhannya untuk berpartisipasi dalam menghidupkan makna puasa Ramadan bukan sekadar sebagai ajang hiburan tetapi lebih sebagai madrasah spiritualitas bagi peneguhan ketakwaan dan fakultas batiniah kita.

Dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dari media televisi untuk membangun kesadaran kritis dan membangkitkan kuriositas umat Islam untuk mau mendalami ajaran agamanya dengan baik. Media televisi tidak boleh membiarkan diri mereka mensahkan “kebohongan sistemik”—pesta hiburan yang membius khalayak—tetapi justru selalu berusaha menekankan muatan positif pada setiap programnya dan mengubah tontonan yang menghibur itu menjadi tuntunan yang meneguhkan ketakwaan kita. Mengabaikan eksistensi orang-orang yang berpuasa dalam keajekan program-program yang membius sama saja dengan mengabaikan sabda Rasulullah saw, betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja (HR. Ahmad). Akhirnya, tergantung pada khalayak sendiri, sebagai korban serbuan Ramadan-tainment, untuk cerdas memilah program-program yang bermutu atau memilih mematikan tv. Selamat berpuasa!

(Robby H. Abror, Dosen Akidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta/Peserta Program Doktor Kajian Budaya dan Media, UGM)

Note: Mksh Mbak Hanum sudah kasih refleksi atas tulisan ini. Semoga bermanfaat. Ijin share juga ya. Matur suwun. http://hanumrais.blogdetik.com/2011/08/04/puasa-dan-ramadan-tainment/

MUHAMMADIYAH DAN LORONG GELAP MORALITAS

Standar

Sumber: Suara Muhammadiyah No.13 Edisi 1-15 Juli 2011, hlm. 52-53.

RUBRIK WAWASAN MUHAMMADIYAH

MUHAMMADIYAH DAN LORONG GELAP MORALITAS

Oleh Robby H Abror

Sejak didirikan lebih seabad yang lalu, Muhammadiyah memberikan harapan mulia kepada segenap warga Persyarikatan khususnya dan umat Islam di Indonesia umumnya. Majunya dunia pendidikan, bidang kesehatan dan ranah kemanusiaan tak luput dari peran besarnya. Sejalan dengan itu, segudang prestasi sudah ditorehkan dan nama-nama besar lahir dan bermunculan untuk menyokong dan meningkatkan harapan-harapan tersebut.

Fakta itulah yang akan terus membangkitkan dan membangun rasa optimisme dan kebanggaan warga dan para kader Persyarikatan. Sejarah juga telah membuktikan partisipasi aktif Muhammadiyah dalam kebangunan spirit nasionalisme. Keberadaannya memastikan bahwa kelestarian jejak tradisi rasionalitas senantiasa dipupuk, sikap toleran terus dibina serta hidup saling menghargai dan menghormati tetap dikembangkan Muhammadiyah.

Semua kisah nyata itu sungguh manis dan indah. Tetapi adakah yang berminat mendengarkan kisah-kisah nyata yang sebaliknya, sungguh pahit dan buruk? Barangkali akan lebih banyak yang menutupkan telapak tangannya ke telinganya masing-masing sembari mengajak orang lain melakukan hal yang sama. Kalau memang demikian, tentusaja kita berharap pasti ada juga takdir yang lain, yang mau berpihak pada kebenaran dan keadilan, dua pilar moralitas dalam agama manapun, yang tengah tertatih di pelataran Muhammadiyah sendiri.

Kita tetap berharap bahwa ada takdir yang mau membukakan telinga sekaligus hati yang jernih orang-orang yang mau mendengarkan dan menyimak dengan hati bening tentang fakta lain yang, jika tidak disadari lebih dini dan ditindaklanjuti, justru akan membangkitkan pesimisme dan kekecewaan warga persyarikatan. Tulisan yang terbatas ini sekadar mencoba introspeksi tentang lima hal penting tentang “lorong gelap moralitas” dalam tubuh Persyarikatan.

     Pertama, nyaring di luar, nyepi di dalam. Perasaan bangga dapat menyelimuti kita, tatkala pucuk pimpinan Persyarikatan bersuara lantang menyoal buruknya moralitas elit politik dan penguasa dengan menyebutkan kesalahan-kesalahannya dan soal kinerja pemerintahannya. Itu dulu, ketika media tidak begitu berpihak pada rakyatnya. Sekarang butuh sisi yang lain, yang seringkali diabaikan. Kelantangan dan keberanian menyuarakan tegaknya moralitas “ke luar”, itu baru satu sisi. Perlu sisi yang lain, yaitu mengarahkan energi positif tersebut “ke dalam”. Ini yang belum nyata dilakukan dengan tegas dan sungguh-sungguh.

Ketika jari telunjuk kita menuding ke lawan bicara, bersamaan dengan itu empat jari lainnya menuding kepada diri kita sendiri. Ini filosofi klasik yang baik. Seharusnya memang demikian, lantang dan berani menyuarakan tegaknya moralitas ke luar sekaligus ke dalam. Ini sangat penting, sesuatu yang kelihatannya sudah mulai ditinggalkan dalam tradisi kita. Spirit “amar makruf nahi munkar” sejatinya dimaknai dua arah sekaligus. Jika tidak begitu, maka akan mengingkari hati nurani. Pupus sudah akal sehat. Selamat tinggal “tradisi rasionalitas” yang telah dibanggakan dan disebutkan di muka.

     Kedua, KKN dan aji mumpung. Singkat kata, “haus kekuasaan”. Sudah memberikan prestasi tentu saja sebuah kebanggaan dan patut dihargai. Hampir di seluruh daerah menyimpan sejarah keberhasilannya masing-masing. Kenyataan ini tidak lepas dari peran dan kerja keras seorang pemimpin dan anak buahnya untuk mewujudkan mimpi-mimpi positif dengan hasil-hasil yang menggembirakan. Yang menjadi soal adalah kemauan untuk memimpin tidak dibarengi dengan kemauan untuk dipimpin.

Ketika seseorang telah naik menjadi pemimpin, seharusnya menyadari bahwa suatu saat akan kembali turun untuk dipimpin oleh orang lain. Inilah pentingnya proses pergantian kepemimpinan atau regenerasi yang baik. Tetapi manakala prestasi demi prestasi telah ditorehkan atas jasa-jasanya selama ini, menjadi tidak mudah baginya untuk melepas begitu saja jabatan itu. Akar masalahnya di sini.

Selain masalah kepemimpinan juga muncul soal KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Falsafah “aji mumpung” bisa dijadikan landasan bagi pemimpin yang melihat kesempatan emas sebagai potensi. Tetapi ini potensi yang buruk, karena kesempatan itu justru dipergunakan untuk ditanami benih-benih KKN baru (Kesempatan Keluargaku/Koncoku Naik). Kalau sudah demikian, muncul pula niat machiavelian, “Tujuan menghalalkan segala cara” (al-ghayah tubarriru al-wasilah): menyikut teman sendiri, menyikat bukan miliknya dan merampok kesempatan yang seharusnya dapat diamanahkan kepada orang lain yang lebih kompeten, mengorbitkan orang-orang yang bukan kader tulen, memanipulasi data, meminta fasilitas tertentu serta menyalahgunakan wewenang.

     Ketiga, solusi kekeluargaan sebagai upaya justifikasi. Suka atau tidak suka ini sebuah kenyataan. Setiap ada masalah dipecahkan secara kekeluargaan. Suatu tindakan yang baik, sudah seharusnya memang begitu. Tetapi sekarang motif dan bobot masalahnya bisa berbeda-beda dan kadangkala dilakukan berulang-ulang atau mengulangi kembali kesalahannya. Ini masalahnya, bobot kekeluargaan menjadi timpang tatkala beban masalahnya sudah kelewat batas. Solusi kekeluargaan perlu ditinjau ulang agar kesalahan tidak terulang dan berbilang. Perlu tindakan yang lebih tegas dan berkeadilan dalam memutuskan masalah yang sudah terbilang “kelewatan”.

     Keempat, mata melek, hati merem. Kepalsuan adalah musuh semua orang. Kecerdasan dan kealiman (sifat keulamaan) seharusnya meniadakan dan menjauhi kepalsuan. Kesadaran palsu, dalam sejarah, dimusuhi oleh Mazhab Kritis, mengapa di sini justru dikembangkan? Kesadaran yang “emoh” mengajak seseorang kepada kebenaran dan keadilan. Seharusnya, seorang pemimpin tahu makna terang pijar moralitas, tetapi dirinya sendiri yang mematikan energinya dalam kepura-puraan yang memalukan.

Kebaikan hati terpancar di dalam laku dan bahasa tubuhnya. Kendatipun perilaku itu sendiri seringkali menipu. Kepalsuan adalah penipuan moral yang sungguh-sungguh yang sebaiknya dilenyapkan. Kepalsuan mengandung semua unsur yang tidak nyata, tidak benar-benar, dan sudah barangtentu bohong. Senyumnya tidak tulus karena dikelola berdasarkan pasar, konsumen atau jamaahnya. Kehalusan tutur katanya bagai pisau tajam di tangan penjahat, halus tetapi sangat mematikan. Keputusannya sepertinya menyorotkan kebijaksanaan tetapi sebaliknya, bermakna bencana buat orang lain yang tidak disenangi. Singkat kata, kepalsuan ini dalam bahasa agama disebut “kemunafikan”. Memelihara kemunafikan berarti diam-diam menghancurkan Persyarikatan.

Kelima, menebar ancaman untuk melanggengkan kekuasaan dan kepentingan. Apalagi kata yang tepat selain “premanisme”? Istilah itu mutlak berbahaya, apalagi jika menjadi kata kerja. Jika terdapat  secuil sikap itu dalam hati seorang pemimpin atau pengurus persyarikatan, tinggal menunggu waktu yang ditakdirkan atas kerusakan yang nyata.

Setidaknya lima hal tersebut dapat mewakili kompleksitas masalah yang mengemuka, tidak jelas ujung pangkalnya dan akhirnya tenggelam begitu saja. Menjaga sejarah yang sudah baik adalah kebaikan. Tetapi, kebaikan harus disebarkan dengan cara-cara yang baik agar sejarah kembali menorehkan kebaikan untuk Muhammadiyah. Dibutuhkan niat, kepedulian dan kemauan keras yang baik untuk menyelamatkan Muhammadiyah. Hanya dengan cara demikian, masa depan moralitas Muhammadiyah akan tetap terang. Semoga.

*) Penulis adalah Dosen Aqidah dan Filsafat; Kepala Laboratorium Filsafat (LABFIL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MENYAMBUT HARLAH KE-50 FAKULTAS USHULUDDIN

Standar

Sumber: Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 31 Juli 2010

 

REFORMULASI STUDI AGAMA UNTUK HARMONI KEMANUSIAAN

Oleh: Robby H. Abror

 

Buruk sangka dapat menjadi penyebab pasang-surut hubungan antar umat beragama. Tak ayal, agama (-agama) seringkali dituduh sebagai biangkeladi konflik hanya karena sebenarnya telah salah dipahami dan didekati. Kesalahpahaman ‘pendekatan’ terhadap agama sesungguhnya merupakan akar konflik. Merawat cara pandang yang salah, misalnya dengan melakukan pendekatan politis terhadap pemahaman parsial dalam memahami dan menyebarkan ajaran agama adalah basisnya kekeliruan itu sendiri.

Wajah kekeliruan itu dapat dilihat dari cara menggeser wilayah otoritas ilahiah ke bawah kuasa manusia yang larut mengatasnamakan Tuhan demi kepentingan politisnya. ‘Aqidah’ politik sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal karena memaksakan dakwah dalam pendekatan yang sempit. Konsekuensinya, potret buram kekerasan atas nama Tuhan tak lagi dapat dibendung dan berkembang menjadi tradisi turun-temurun yang tak bertepi.

Fenomena kekerasan atas nama agama telah menorehkan luka sejarah yang dalam bagi bangsa yang majemuk ini. Bangsa yang seharusnya menebar kedamaian dan toleransi, tetapi nasionalismenya dirobek-robek oleh egoisme dan pikiran yang jumud. Di sinilah diperlukan tempat yang tepat untuk memahami arti perbedaan sudut pandang. Tempat yang bersedia dan mau membaca serta mengkaji lebih dalam akar permasalahan dari segala sumber konflik antar keyakinan.

Dunia membutuhkan sebuah fakultas yang telaten dan sabar bergaul dengan basis ajaran agama-agama demi sebuah harmoni, dan Fakultas Ushuluddin adalah jawabannya.

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Fakultas Ushuluddin telah menjadi pusat pengkajian agama-agama dan rujukan paling fundamental bagi kajian agama-agama. Ketekunan dan keuletan kaum intelektual dan para sarjana dalam mendalami dan mengkaji agama telah melahirkan karya-karya yang sangat bermanfaat bagi umat Islam dan umat manusia. Dengan demikian fakultas ini juga telah banyak melahirkan ulama dan intelektual yang sangat penting eksistensinya bagi bangsa Indonesia.

 

Jantung Peradaban

 

Saat ini nama fakultas ini telah berubah menjadi ‘Fakultas Ushuluddin’, Studi Agama dan Pemikiran Islam’. Perubahan ini tidak mengubah substansi gerakan sosial dan aksi keilmuan yang telah diembannya selama setengah abad. Perubahan tersebut justru menegaskan bahwa fakultas ini layak disebut sebagai ‘jantung peradaban’ UIN Sunan Kalijaga yang sesungguhnya. Di bawah kepemimpinan dekan Dr Sekar Ayu Aryani, fakultas ini terasa lebih kritis dan humanis.

Prestasi di bidang kajian agama-agama dan Islamic Studies juga luar biasa. Karya-karya agung di bidang akidah dan filsafat, perbandingan agama, tafsir hadits dan sosiologi agama telah membanjiri pustaka nasional dan internasional. Setiap usaha membaca Islam dan agama-agama di Indonesia, para peneliti tak pernah abai terhadap karya-karya para sarjana Ushuluddin sebagai referensi wajib.

Sentuhan Prof Mukti Ali menjadikan UIN Sunan Kalijaga masyhur di kancah keilmuan, khususnya kajian perbandingan agama di tanah air. Karyanya, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (1988) menempatkannya sebagai tokoh perintis paling penting di bidangnya. Prof Simuh mengentalkan akhlak tasawuf dalam dinamika ilmu keislaman.

Selanjutnya berpuncak pada Prof Amin Abdullah yang telah mengubah secara radikal dan sistematis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Prof Amin telah berhasil membawa studi agama-agama yang selama ini dianggap ‘marjinal’ menjadi lebih ‘berwibawa’. Dengan model integrasi dan interkoneksinya, beliau telah mampu menunjukkan bahwa ilmu-ilmu agama dapat saling menyapa dengan ilmu-ilmu  umum lainnya, karena pada hakikatnya mereka adalah satu. Bahwa ilmu itu bermanfaat bagi maslahat kemanusiaan.

Sekarang, Prof Musa Asy’arie diharapkan akan memberi warna filosofis dan tradisi keilmuan yang lebih signifikan dalam kepemimpinan UIN berikutnya.

Beberapa kali rektor IAIN (sekarang UIN Sunan Kalijaga)  berasal dari Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa fakultas ini juga menjadi pelopor sekaligus pencetak para pemimpin. Di luar UIN, para alumni Ushuluddin juga banyak yang bercokol di puncak pimpinan beberapa ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.

Menjawab Tantangan

Memasuki usianya yang sudah lima puluh tahun ini, Fakultas Ushuluddin memantapkan langkah untuk selalu teguh dalam memelihara tradisi keilmuan Islam dan kajian agama-agama. Harus diakui bahwa benturan kepentingan dalam wajah Islam Indonesia baru-baru ini, wacana fundamentalisme-liberalisme, sedikit banyak mempengaruhi posisi Ushuluddin dalam penjajakan dan penelusuran minat. Antusiasme sempat terimbas berbagai kepentingan justru di luar ranah akademik.

Isu-isu diskriminatif dan sentimental yang berupaya memojokkan Ushuluddin sebagai sumber ‘kekisruhan aqidah’ sebenarnya sangat tidak beralasan. Karena sumber ‘pendangkalan’ sejenis dapat berasal dari lorong-lorong hampa spiritualitas di fakultas/universitas mana pun. Karenanya, fakultas ini sudah berkomitmen untuk dapat berdiri di  tengah-tengah serta berpihak kepada kebenaran dan keadilan, berlandaskan para Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw.

Dua landasan tersebut mutlak mendasari tradisi keilmuan atau ‘keushuluddinan’. Tradisi keilmuan itu dapat berkembang karena didasarkan pada objektivisme. Islam itu agama yang ‘objektif’.

Ketika Islam disebut sebagai agama pembebasan, sangat tepat karena ingin berusaha membebaskan diri dari sestiap perilaku yang tidak objektif (baca: kemungkaran). Maka kajian keislaman harus senantiasa berlandaskan pada objektivitas.

Ajaran Islam tidak pernah salah. Yang seringkali salah justru pemahaman dan praktik menyimpang terhadap ajaran tersebut. Sehingga harus dibedakan antara doktrin dan realitas. Doktrin Islam harus ditaati dan dipatuhi oleh para pemeluknya. Lain halnya dengan realitas pemeluk doktrin tersebut. Realitas sosial umat Islam senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, karena menampilkan multi wajah alamiah sebagai umat manusia biasa yang bisa salah.

Karenanya, kesalahan wajib diluruskan. Kebenaran harus diperlakukan dengan cara-cara yang benar. Kebaikan harus diurus dengan langkah-langkah yang baik. Inilah sebenarnya hakikat ‘amar ma’ruf nahi munkar’.

Menuju seabad usianya, Fakultas Ushuluddin harus senantiasa ikhlas berdzikir dan berani berpikir (sapere aude) untuk berpartisipasi membantu masyarakat dalam memecahkan berbagai  persoalan agama dan dunia, memberikan solusi bagi terciptanya kehidupan berbangsa yang lebih baik serta berkomitmen mendalami agama demi harmoni kemanusiaan. Semoga! q – g. (1312 A-2010).

*) Robby H. Abror, S.Ag., M.Hum., Dosen Akidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta; Peserta Program Doktor Kajian Budaya dan Media, UGM.

MUSLIM THAILAND & ANCAMAN GENOSIDA

Standar

WACANA

Suara Merdeka, 23 Juni 2009

Derita Minoritas Thailand Selatan

Oleh: Robby H. Abror, Dosen Aqidah dan Filsafat, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Insiden penyerangan brutal dengan senapan serbu otomatis yang menewaskan 11 orang dan melukai 19 jamaah Sholat Isya’ di Masjid Al-Pukon, Distrik Joh AiRong, Narathiwat, pada 8 Juni 2009 lalu tak pelak memperpanjang derita warga Muslim di Thailand Selatan. Pembantaian itu berlangsung saat Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejajiva sedang membahas upaya penyelesaian kekerasan yang terus berlangsung di Thailand Selatan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak.

Opini yang selama ini dibangun oleh pemerintah Thailand adalah dengan menarik benang merah pemicu konflik itu yang menurut mereka disebabkan lantaran warga mayoritas Muslim di empat provinsi, yakni Narathiwat, Songkhla, Yala, dan Pattani, berniat melepaskan diri dari Thailand. Sedangkan bagi warga Muslim sendiri, akar masalahnya sebenarnya terletak pada tindakan sewenang-wenang aparat keamanan Thailand yang seringkali menebarkan teror kepada warga Muslim dan sikap pemerintah Thailand sendiri yang tidak proaktif dan tidak serius menuntaskan masalah ini.

Penderitaan yang dialami oleh warga Muslim di Thailand Selatan sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Warga minoritas Muslim tidak bisa hidup tenang karena berada di bawah bayang-bayang kecemasan dan drama kehidupan yang mencekam. Setiap hari mereka selalu dihantui oleh teror dan kekerasan fisik dari tentara Thailand. Mereka merasa asing di negeri sendiri. Karenanya, mereka memimpikan dapat hidup bebas dan menjalankan ibadah menurut agama mereka (Islam) dengan tenang. Sayangnya, mimpi itu masih terkubur sangat dalam. Thailand Selatan bagaikan penjara terbuka dengan wajah seram yang sengaja dibangun oleh pemerintah Thailand. Setiap saat tentara Thailand dapat seenaknya menculik, menyiksa, dan menembak warga Muslim kapanpun mereka mau.

Dehistorisasi Kemelayuan

Thailand bukan hanya Bangkok yang terkenal karena keindahan kotanya dan tempat-tempat wisatanya. Warga Muslim di Narathiwat, Songkhla, Yala, dan Pattani, adalah bagian dari Thailand juga, tetapi mereka tidak diperlakukan sebagaimana warga Bangkok. Thailand Selatan sudah layak disebut sebagai ladang pembantaian. Terlalu banyak korban tewas tidak berdosa. Selama ini mereka hidup dalam kegamangan, lelah mencari keadilan serta merindukan nilai-nilai kebebasan sebagai manusia.

Thailand Selatan tak pernah sepi dari gambaran tentang kekerasan. Wilayah itu dihuni oleh mayoritas Muslim yang berbahasa, dan sebenarnya juga berbudaya Melayu, sebagaimana Indonesia dan Malaysia. Tetapi mereka dipaksa oleh pemerintah Thailand untuk menghilangkan jejak sejarah dan menghapuskan “cita rasa” kemelayuan Mereka. Warga Muslim di sana diharamkan untuk menyimpan buku-buku sejarah Pattani. Kesadaran historis mereka dilenyapkan oleh tangan besi pemerintah dan militer Thailand yang sangat khawatir kalau warga Muslim ini sadar bahwa mereka adalah orang-orang Melayu, dan bukan orang Thailand.

Mereka dilarang keras berbicara dalam bahasa Melayu. Semua hal harus dithailandkan: bahasa sehari-hari, bahasa pengantar di sekolah-sekolah, dan nama-nama mereka. Haram hukumnya memakai bahasa Melayu. Semuanya harus menggunakan bahasa Siam (Budha), bahasa Kerajaan Thailand.

Selain masalah bahasa dan sejarah, mereka juga dikondisikan dalam keadaan yang selalu mencekam. Fenomena sehari-hari ini setidaknya dapat dilihat di setiap sudut jalan yang ditempatkan beberapa orang berseragam militer lengkap dengan senjata otomatisnya. Warga Muslim sendiri sebenarnya merasa sangat heran dengan keberadaan mereka. Para tentara itu bukannya menjaga agar warga Muslim dapat hidup tenang dan damai, tetapi sebaliknya mereka bahkan memata-matai dan menakut-nakuti umat Islam.

Beberapa teman dari Thailand Selatan yang sedang belajar di Yogyakarta mengaku kalau keluarga mereka seringkali mendapat kiriman selebaran gelap di rumah-rumah mereka yang berisi himbauan keras dari tentara Thailand yang bunyinya: “Besok, warga dilarang keluar rumah!” Mereka tidak diberitahu apa alasan di balik larangan itu, yang jelas setiap saat mereka harus menaati sebuah perintah. Titik.

Selain itu, ada juga larangan menggelikan yang sehari-harinya dapat disaksikan di sana, seperti perintah untuk membuka tempat duduk (saddle) motor pada saat parkir. Bagi mereka, itu hal yang lumayan lucu tetapi sangat menyebalkan. Gerak-gerik umat Islam selalu dicurigai termasuk motor mereka.

Kekerasan Siam

Wajah kebiadaban di Thailand Selatan adalah bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan pemerintah dan tentara Thailand. Aksi pembunuhan terhadap Muslim di Thailand Selatan terus berlangsung. Setidaknya yang terbesar terjadi pada April 2004 dimana lebih dari 100 pemuda Muslim tewas diserang di dalam Masjid Krue See. Kemudian pada Oktober 2004, sedikitnya 200 Muslim tewas dalam pembantaian oleh Militer Thai di Tak Bai.

Sebenarnya kalau mau dirunut, kekejaman Siam (Budha) terhadap Muslim Pattani sudah berlangsung lama, yaitu sejak 200 tahun lalu dimana Kerajaan Budha (Siam) telah beberapa kali berusaha menaklukkan dan menghabisi Kerajaan-kerajaan Islam-Melayu. Sejak saat itulah Siam dianggap sebagai kekuataan yang zalim dan musuh abadi bagi umat Islam.

Sampai saat ini, dunia seolah-olah bungkam dan diam seribu bahasa atas masalah pelanggaran HAM ini. Suara-suara mereka berhenti di forum-forum dialog antaragama dan perundingan antarnegara yang tidak akan dapat mengubah apapun. Karenanya, umat Islam di Thailand Selatan terus melakukan perlawanan seadanya demi membela saudara-saudara mereka sesama Muslim yang dianiaya dan dibunuh dengan kejam. Mereka pernah membuat kelompok-kelompok perlawanan seperti Pattani United Liberation Organization (PULO), New Pattani Liberation Organization (NPLO), Mujahideen Islam Pattani, dan Barisan Revolusi Nasional.

Sebenarnya harapan mereka sudah ada di depan mata tatkala PM Thaksin Sinawatra digulingkan oleh Kepala Angkatan Darat Kerajaan Thailand dan Kepala Dewan Keamanan Nasional, Jenderal Sonthi Boonyaratglin pada 19 September 2006 lewat kudeta militer tak berdarah. Selama dua minggu Jend. Sonthi bertindak sebagai perdana menteri dengan dukungan Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati rakyat Thailand.

Jenderal Sonthi adalah Muslim pertama yang menduduki jabatan strategis itu yang selama ini dipegang orang-orang Budha. Ia bahkan pernah berjanji menyelesaikan masalah Thailand Selatan dengan pendekatan yang lebih efektif dan manusiawi. Sayangnya, harapan itu tidak pernah terwujud, karena tentaranya mengakui bahwa mereka sebenarnya tidak mengetahui siapa para pemberontak di Thailand Selatan. Peningkatan pemberontakan yang drastis di bawah pimpinannya di Angkatan Darat mengundang banyak kritik dari publik.

Penderitaan yang dialami oleh umat Islam di Thailand Selatan tidak akan pernah berakhir tanpa ada kemauan yang tulus dari pihak pemerintah Thailand sendiri untuk menyelesaikannya. Ini adalah fakta tentang “dosa besar” Thailand yang telah menyimpan rapat-rapat tragedi kemanusiaan di negerinya sendiri. Persoalan ini tidak pernah menjadi bahan pembicaraan serius bagi masyarakat internasional untuk dijadikan agenda menekan pemerintah Thailand dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.

Dunia harus bersikap tegas guna mencari solusi untuk menghentikan despotisme militer Thailand yang pongah. Kebiadaban militer Thailand terhadap warga Muslim Thailand Selatan adalah bukti bahwa memang telah terjadi pelanggaran HAM berat. Pemerintah Thailand harus bertanggung jawab atas masalah ini dan ikut serta dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya demi menciptakan perdamaian, bukan malah menebar teror dan menjadikan Thailand Selatan wajah horor bagi penduduknya dan para pendatang. Jika pembantaian ini dibiarkan dan dianggap hal biasa, berarti jelas sudah bahwa tindakan genosida atau pemusnahan massal terhadap umat Islam benar-benar telah terjadi di Thailand Selatan. Masihkan dunia internasional membisu atas tragedi ini?***

(artikel lengkapnya)